Category Archives: OJK

SEMINAR INVESTASI SYARIAH “BERINVESTASI DAN BERAMAL”

OJK BAKAL REVISI DAN TAMBAH ATURAN BARU BAGI EMITEN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan merevisi dan menambah beberapa peraturan baru bagi perusahaan terbuka atau emiten dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu persiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Tahun ini, ada enam peraturan yang akan direvisi dan tiga peraturan baru untuk emiten,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida di Hotel Hyatt Jakarta, Selasa.

Nurhaida menjelaskan, enam peraturan yang akan direvisi, yakni yang pertama tentang penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kedua peraturan sekretaris perusahaan publik, serta ketiga tentang direksi dan komisaris.

“Lalu peraturan keempat tentang pengambil alihan perusahaan terbuka, dan yang kelima mengenai peraturan gagasan penawaran umum berkelanjutan untuk saham, kan sekarang baru surat utang dan yang keenam adalah peraturan penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu,” paparnya.

Sementara itu mengenai tiga peraturan baru yang sedang dipersiapkan, yakni rasio kepemilikan saham emiten bagi karyawan sendiri, kemudian peraturam komitmen remunerasi dan nominasi untuk komisaris dan direksi serta yang ketiga, yakni informasi yang tersedia di website emiten untuk publik.

“Ini sedang kita susun. Pastinya untuk rule ini kita akan meminta masukan kepada pelaku industri dan asosiasi. Kita mintakan pendapat,” paparnya.

(sumber: http://www.iqplus.info/)

“Program Rp 1 Juta” , yaitu  dana pembukaan rekening efek di PT Phillip Securities Indonesia HANYA dimulai Rp. 1 juta saja dan berlaku bagi siapa saja yang ingin menjadikan PT Phillip Securities Indonesia sebagai mitra dalam berinvestasi di dunia saham.

1 juta

Industri Keuangan Harus Bayar Pungutan OJK Sebelum 15 April

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pungutan biaya tahunan sudah harus dibayarkan paling lambat 15 April 2014. Besaran pungutan disesuaikan dengan masing-masing industri keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan pungutan telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Kemudian berlanjut pada aturan lebih rinci POJK No 3/POJK.02/2014 dan surat edaran No 4/SEOJK.02/2014.

“Pungutan biaya tahunan OJK tahap pertama sudah harus dibayarkan melalui sistem informasi penerimaan OJK (SIPO) paling lambat 15 April 2014,” ungkap Rahmat dalam konferensi pers di kantor OJK, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Mekanisme pembayaran melalui SIPO tertera di situs resmi OJK, yakni http://www.ojk.go.id. Beberapa fungsi sistem tersebut adalah penghitungan jumlah biaya tahunan dengan menginput dasar pengenaan. Kemudian penyediaan informasi jumlah pungutan OJK, pengelolaan biaya tahunan, denda dan sanksi dan monitoring status pembayaran.

Pada kesempatan yang sama Deputi Komisioner Manjemen Strategis Bidang Keuangan OJK Harti Haryani menambahkan dalam POJK, diatur empat tahapan dalam pungutan, yaitu tata cara pembayaran dan perhitungan pungutan, penagihan pungutan, verifikasi pungutan dan penyesuaian kewajiban. Pembayaran pungutan.

“Untuk biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan sebagaimana diatur dalam PP tentang pungutan OJK wajib bayar sebelum pengajuan poin-poin tadi,” ujarnya

Sementara itu, untuk jenis pungutan terbagi atas dua hal. Yaitu pertama biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelahaan atas rencana aksi korporasi. Kedua adalah biaya tahunan.

Ia menuturkan biaya tahunan dengan tarif persentase wajib dibayar dalam empat tahap, paling lambat setial tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober dan 31 Desember pada tahun berjalan. Pembagiannya masing-masing adalah sebesar 25% dari total.

“Dihitung secara self assesment berdasarkan laporan keuangan tahunan auditetd tahun sebelumnya. Sedangkan untuk biaya tahunan dengan tarif nominal tertentu wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni pada tahun berjalan,” paparnya.

(http://finance.detik.com/)

Phillip Reksadanaku, yaitu reksadana online, melalui http://www.POEMS.co.id | http://www.POEMS.web.id memberikan solusi bagi orang yang mempunyai dana idle yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik dengan cara yang aman dan nyaman. Karena selain memberikan fasilitas online, juga memberikan beberapa pilihan reksadana dalam 1 platform.
Melalui POEMS juga, orang tersebut dapat melakukan investasi di saham, sehingga hanya dengan 1 platform dengan 1 single account, seorang investor dapat melakukan investasi saham dan reksadana secara bersamaan

OJK Bakal ‘Amankan’ 13.000 Aset Investor yang Terlantar di KSEI

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mencari cara untuk bisa ‘mengamankan’ banyaknya aset investor yang terlantar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam catatan KSEI, sedikitnya ada sekitar 13.000 sub rekening yang memiliki aset terlantar.

Aset terlantar (unclaimed assets) tersebut berasal dari emiten yang sahamnya sudah delisting dan sudah tidak beroperasi lagi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengungkapkan, pihaknya telah melakukan Focus Group Discuss (FGD) dengan otoritas terkait soal dana ‘tak bertuan’ ini. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya sepakat untuk membentuk satu tim guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Itu kita nanti melakukan Focus Group Discuss (FGD) untuk mengikat apa yang bisa dilakukan terhadap aset yang terlantar dalam artian bahwa tercatat dalam KSEI tapi kemudian pada waktu pemiliknya dihubungi mereka tidak bisa dihubungi, nah kemarin ada FGD mengundang pakar-pakar hukum terkait dengan hal tersebut yang disepakati adalah kemudian membentuk tim kecil,” ungkap Nurhaida seperti dikutip Senin (20/1/2014).

Dia menjelaskan, bentukan tim ini nantinya akan mengkaji terkait ketentuan hukum atas aset terlantar ini. Hal ini untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari jika ternyata si pemilik aset meminta haknya.

“Tim kecil ini yang secara jelas mengkaji, hukumnya seperti apa bagaimana perlakuannya, karena kemungkinan suatu saat muncul pemiliknya dan mereka membawa bukti-bukti jika mereka memilki aset itu, sekarang sedang dikaji, secara legal seperti apa penanganannya dan itu belum selesai,” terang dia.

Dalam catatan KSEI, ada 38 saham perusahaan yang delisting dan tidak beroperasi. Emiten-emiten tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga saham tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat. Peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak cukup dan memadai untuk menangani permasalahan tersebut.

Aset terlantar atau aset tak bertuan merupakan aset berupa efek atau dana milik nasabah pemegang rekening KSEI, perusahaan efek dan bank kustodian, yang tidak diklaim oleh nasabah. Ini terjadi karena perusahaan efek atau bank kustodian sudah tidak dapat menghubungi nasabahnya.

Padahal, nasabah yang bersangkutan masih memiliki aset yang dititipkan di KSEI. Hal ini semakin rumit ketika perusahaan efek atau bank kustodian yang menyimpan aset investor itu dibubarkan. Maka akan terjadi pengalihan kewajiban penyimpanan aset nasabah dari perusahaan efek atau bank kustodian.

KSEI akan menyimpan aset-aset tersebut dalam suatu rekening tampungan. Selain itu, aset terlantar juga bisa timbul akibat emiten atau penerbit efek tidak memberikan informasi mengenai status dan perubahan identitas perusahaannya. Seperti, alamat, pengurus, dan identitas lainnya.

Hal ini yang membuat KSEI terhambat dalam melakukan kegiatan administrasi efek. Padahal KSEI bertangungjawab untuk melindungi kepentingan investor sebagai pemegang efek.

Sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), KSEI menyimpan seluruh efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penitipan kolektif. KSEI juga melaksanakan penyelesaian transaksi efek dengan mekanisme pemindahbukuan.

Oleh karena itu, KSEI menggelar forum group discussion (FGD) untuk mencari solusi mengenai permasalahan ini. FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Agung (MA), Balai Harta Peninggalan – Kementerian Hukum dan HAM, Self Regulatory Organization (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan KSEI).

Hadir pula perwakilan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia serta asosiasi-asosiasi yang terdapat di pasar modal. Hingga kini, FGD masih berlangsung.

(*Sumber: http://finance.detik.com/ )

Phillip Securities Indonesia, melalui Phillip Education Center, mengadakan program “School Of Technical Analysis”.

Program pembelajaran tehnik analis yang terbagi dalam tiga klasifikasi, Beginner, Intermediate, Advanced. Program ini merupakan yang kedua kalinya diadakan oleh Phillip Securities Indonesia, setelah diadakan pada awal 2013 dan mendapat respon sangat baik dari para peserta. Program terbaru akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2014, dan dimulai dengan level beginner terlebih dahulu selama 3x pertemuan, dilanjutkan intermediate (3x pertemuan), kemudian advance (3x pertemuan).
Untuk mengetahui cara mendaftar menjadi peserta “School Of Technical Analysis”, untuk melihat Modul Pembelajaran, Jadwal Pembelajaran, serta Biaya Pembelajaran, secara jelas dan lengkap silahkan masuk pada link berikut.

http://www.poems.web.id/htm/freeducation/TechnicalAnalysis_%20Modul2014.pdf

%d bloggers like this: