Realistiskah Indonesia Ikut AS Gabung ke TPP?

Jakarta -Dalam lawatan ke Amerika Serikat (AS), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan kepada Presiden Obama tentang niat Indonesia untuk bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

Jika benar terealisasikan, masuknya Indonesia ke dalam TPP akan menjadi tahap lanjutan liberalisasi perdagangan Indonesia setelah AFTA (1992) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015). TPP adalah perjanjian perdagangan negara-negara Asia Pasifik dan saat ini beranggotakan 12 negara.

AS (negara dengan perekonomian terbesar di dunia) dan Jepang (ekonomi terbesar ketiga di dunia) telah bergabung ke dalam TPP, sementara China (ekonomi terbesar kedua di dunia) masih berada di luar TPP.

Bagi Amerika Serikat, TPP selain membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor dan peluang berinvestasi juga untuk mempertahankan peran politik sebagai hegemon di kawasan Asia Pasifik di saat pengaruh China di kawasan ini terus menguat.

Sementara bagi Jepang, TPP merupakan salah satu alternatif untuk memperluas pasar ekspor dan menggerakkan ekonominya yang mengalami stagnasi sejak dasawarsa 1990-an. China masih kelihatan berhati-hati dalam menyikapi TPP, walaupun Kementerian Perdagangan China memberikan komentar positif dengan berharap TPP akan mendorong perkembangan kawasan perdagangan bebas dan mendorong investasi dan perdagangan di Asia Pasifik.

Apa yang bisa didapat Indonesia dari TPP?

Menurut buku-buku teks standar ekonomi internasional, perdagangan internasional secara keseluruhan akan meningkatkan kemakmuran (welfare) negara-negara yang terlibat di dalamnya. Liberalisasi perdagangan dalam skema bilateral, multilateral, maupun global diyakini akan meningkatkan negara-negara partisipan. Dimulai sejak pertengahan dekade 1980-an, Indonesia mengikuti tren liberalisasi dan integrasi ke dalam pasar global.

Bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di tahun 1992 untuk mendorong pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN. AFTA kemudian berkembang sampai dengan diwujudkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan dimulai per 31 Desember 2015.

Walapun terus meningkat jumlahnya, perdagangan intra-ASEAN hanya berkontribusi sekitar 24% dari total perdagangan di ASEAN di tahun 2014. Ekspor Indonesia ke ASEAN mencapai US$ 38 miliar, atau 22% dari total ekspor Indonesia (US$ 175 miliar) di tahun 2014.

Ekspor Indonesia ke ASEAN sebagian besar ditujukan ke Singapura, yang merupakan negara tujuan utama keempat terbesar untuk ekspor Indonesia pada tahun 2014 dan menampung sekitar 9% dari total ekspor Indonesia.

Sementara itu, impor Indonesia dari ASEAN tercatat pada angka US$ 50 miliar, atau sekitar 30% dari total impor Indonesia (US$ 168 miliar) di tahun 2014. Sebagian besar impor Indonesia dari ASEAN berasal dari Singapura sebagai negara terbesar kedua asal impor; sekitar 15% dari total impor Indonesia di tahun 2014 berasal dari Singapura.

Dari sini terlihat bahwa, perdagangan Indonesia dengan negara-negara di luar ASEAN masih tetap dominan. Jepang, China, dan AS adalah negara tujuan pertama, kedua, dan ketiga terbesar ekspor Indonesia di tahun 2014, masing-masing dengan pangsa sebesar 12%, 10% dan 9%.

Sementara itu, China menjadi negara sumber utama terbesar impor Indonesia (18% dari total impor Indonesia), Jepang pada posisi ketiga (10%), dan AS pada posisi ketujuh (5%).

Karena masih terbatasnya pangsa pasar ASEAN terhadap nilai total perdagangan Indonesia, TPP diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memperbesar manfaat Indonesia dari perdagangan internasional.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, para produsen Indonesia dapat memperoleh akses yang lebih luas, terutama ke AS dan Jepang sebagai dua negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Di sisi lain, ancaman serbuan impor dari produk-produk negara-negara anggota TPP ke Indonesia diharapkan tidak ‘semenakutkan’ serbuan dari impor produk-produk China yang sangat kompetitif dari segi harga.

Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa jika Indonesia tidak bergabung dengan TPP, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk masuk lebih cepat ke pasar negara-negara maju dalam TPP karena Vietnam dan Malaysia sudah terlebih dahulu menjadi anggota TPP.

Dengan masuk ke dalam TPP, Indonesia juga memperoleh peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing di sektor riil karena Indonesia menjadi lebih terintegrasi dengan sistem produksi global bagi banyak perusahaan multinasional.

Namun peluang menarik lebih banyak investor global ke sektor riil di Indonesia ini bersyarat dan bukan merupakan keniscayaan: banyak reformasi struktural yang harus dilakukan oleh Indonesia, termasuk memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi, menghapuskan distorsi-distorsi dalam pasar domestik (termasuk proteksi-proteksi tertentu bagi perusahaan-perusahaan domestik dan BUMN), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Syarat Berat untuk Bergabung Dalam TPP

TPP mencakup bidang kerja sama yang lebih luas daripada AFTA. Kerja sama dalam AFTA lebih ditujukan pada penghapusan tarif (hampir sekitar 8.000 jenis tarif) untuk memfasilitasi perdagangan intra- ASEAN.

Selain masalah penghapusan tarif dan bea masuk (ada 11.000 jenis tarif), kerja sama dalam skema TPP juga mencakup perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Masih banyak kasus-kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Masalah perlindungan hak-hak intelektual ini yang menjadi salah satu ganjalan bagi China untuk bisa bergabung dengan TPP. Harus dipikirkan juga adanya kemungkinan pembatasan bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan barang-barang publik dan semi-publik karena masalah perlindungan hak kekayaan intelektual, misalnya keleluasaan memproduksi obat generik yang mungkin terbentur oleh masalah kepemilikan hak ini oleh industri farmasi multinasional.

Dalam kaitannya dengan masalah mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota, penyediaan klasul penyelesaian sengketa antara investor dengan pemerintah (ISDS) dalam persetujuan TPP, termasuk dengan pemerintah asing, dikhawatirkan akan melemahkan posisi tawar pemerintah Indonesia terhadap investor asing.

Mekanisme ISDS ini telah diterapkan dalam banyak banyak perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan AS, termasuk di dalam NAFTA. Berdasarkan mekanisme ISDS, perusahaan asing juga dapat menggugat kebijakan pemerintah negara tempat perusahaan ini beroperasi melalui lembaga peradilan di luar negara tersebut. Banyak perusahaan dari Amerika Serikat telah memenangi kasus hukum terhadap negara lain dengan menggunakan mekanisme ISDS.

Implikasi Politik dari Bergabungnya Indonesia ke TPP

Bergabungnya Indonesia ke TPP akan memiliki dampak pada tataran politik luar negeri dan domestik Indonesia. Pada tataran politik luar negeri, Indonesia harus mempersiapkan negosiator-negosiator yang andal untuk TPP, karena tidak dikenal mekanisme konsensus sukarela seperti “the ASEAN way” dalam AFTA.

Beberapa sektor, di antaranya pertanian, harus menjadi perhatian pemerintah dalam negosiasi, seperti yang dilakukan pemerintah Jepang dalam melindungi para petaninya.

(Lanjut baca…)

*) Penulis adalah Senior Economic Analyst dari Kenta Institute

(Sumber : finance.detik.com)

Posted on November 17, 2015, in Berita. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: