RI Terbitkan 12.000 Aturan dalam 15 Tahun, Kualitasnya Rendah

Jakarta -‎Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan buku strategi nasional reformasi regulasi atau aturan.

Buku ini merupakan langkah awal terbentuknya Sistem Regulasi Nasional, yang berarti panduan untuk menciptakan aturan yang lebih sederhana, tertib dan efisien.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan jumlah regulasi yang diterbitkan selama 15 tahun terakhir (2000-2015) mencapai 12.471. Dengan porsi terbesar Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 8.331, Peraturan Pemerintah 1.386‎, Peraturan Presiden sebanyak 1.129 peraturan.

Kemudian ada juga Keputusan Presiden sebanyak 977 peraturan, Undang-undang (UU) 504, Instruksi Presiden (Inpres) sebanyak 137 aturan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sebanyak 27 aturan.

“Ada sebanyak 12.471 regulasi yang diterbitkan dalam 15 tahun itu banyak sekali. Baru di tingkat pemerintah pusat, belum lagi di daerah,” ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, ‎Selasa (6/10/2015)

‎Sementara itu untuk Peraturan Daerah (Perda) dalam 15 tahun terakhir diterbitkan sebanyak 3.177 aturan di tingkat provinsi dan 25.575 di tingkat kabupaten/kota.

Sofyan menjelaskan, banyak regulasi bukan berarti positif. Sebab data worldwide governance Indicators (WGI) merilis kualitas regulasi di Indonesia jauh berada di bawah negara-negara kawasan, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Malaysia.

“Indonesia itu hanya‎ lebih baik dari Kamboja dan Vietnam di Asia Tenggara,” tegasnya.

Kualitas regulasi yang buruk membuat pertumbuhan ekonomi sulit didorong lebih cepat. Sebab biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi mahal, khususnya bagi kalangan dunia usaha.‎ Sofyan menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi dirantai regulasi.

“Seperti asosiasi ekspor, habis waktu melawan birokrasi dibandingkan ekspor. Kalau bapak pernah merasakan di industri, itu waktunya habis melawan regulasi dibandingkan‎ dengan berproduksi dan mengembangkan usahanya serta menggenjot ekspornya,” terang Sofyan.

‎Dengan adanya Sistem Regulasi Nasional, nantinya aturan bisa menjadi lebih sederhana dan saling terintegrasi yang memasukan setiap kebijakan sektoral dan mengarahkannya kepada pencapaian tujuan bernegara. Tidak ada lagi menciptakan regulasi untuk menutupi masalah di regulasi sebelumnya.

“Kita ubah dulu mindset birokrat. Kita bereskan di tataran pusat, kemudian baru berlanjut ke daerah,” ujar mantan Menko Perekonomian tersebut.

Sumber: (http://finance.detik.com/)

PenambahanReksaDanaAVRIST

Posted on October 8, 2015, in Berita. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: