Monthly Archives: August 2015

Stock Update 31-8-2105 = BBRI

31BBRI

29 Funda2

 

Sumber: (PT. Phillip Securities Indonesia, Research Department)

AXA

Advertisements

Stock Update 31-8-2105 = ACES

Kerugian BNBR mencapai Rp 387,8 miliar

JAKARTA. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) kembali mencatatkan kerugian pada kinerja Semester I-2015. Rugi BNBR mencapai Rp 387,17 miliar. Pada Semester I tahun lalu, BNBR masih bisa mencetak laba sebesar Rp 134,34 miliar. Kerugian ini bermula dari anjloknya pendapatan perseroan yang turun dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 2,9 triliun.

Bisnis dari infrastruktur dan manufaktur tentunya menjadi penyumbang terbesar pendapatan BNBR, sebesar Rp 2,2 triliun. Namun pendapatan perdagangan, jasa dan investasi anjlok mencapai 90% year on year (yoy) menjadi Rp 24,84 miliar.

Sejatinya, beban bunga dan beban keuangan BNBR sudah menyusut. Namun, adanya rugi selisih kurs sebesar Rp 574 miliar membuat laporan keuangan BNBR memerah. Belum lagi, ada kerugian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual senilai Rp 68 miliar.

Sampai Juni 2015, total liabilitas BNBR mencapai Rp 13,2 triliun. Sementara total asetnya hanya Rp 10,4 triliun. Hal ini membuat perseroan mengalami defisiensi modal alias ekuitas negatif sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah defisiensi modal ini naik dari akhir tahun yang sebesar Rp ,1 triliun.

Untuk mengurangi defisiensi modalnya, BNBR tengah mengkaji upaya untuk menukar utangnya dengan saham. Total utang yang akan direstrukturisasi mencapai Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,2 triliun. BNBR berharap seluruh kreditur menyetujui proses restrukturisasi ini.

“Manajemen telah membuat langkah untuk menghadapi kerugian penurunan investasi jangka pendek, seperti peningkatan modal melalui penerbitan saham dan penjualan aset,” ujar manajemen BNBR dalam laporan keuangan yang dirilis akhir pekan lalu.

Memang perseroan berencana menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (non-HMETD) atau non pre-emptive rights (NPR). Jumlah utang jumbo ini membuat saham yang dikeluarkan juga sangat besar, maksimal mencapai 58% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sejatinya, dalam ketentuan pasar modal, jumlah saham maksimal yang diterbitkan dalam aksi korporasi private placement maksimal sebesar 10% dari modal disetor. Namun, perusahaan yang mengalami ekuitas negatif alias defisiensi modal mendapat pengecualian.

Sumber: (http://investasi.kontan.co.id/)

AXA

Freeport membenarkan opsi IPO

JAKARTA. Perusahaan tambang emas PT Freeport Indonesia berniat melepas sekitar 5% sahamnya ke publik dalam bentuk initial public offering (IPO). Sebuah sumber KONTAN mengatakan, dalam negosiasi antara pemerintah dan Freeport, perusahaan itu menawar divestasi 10 % lagi saham Freeport Macmoran kepada pemerintah Indonesia.

Namun, kata sumber itu , pemerintah hanya menyanggupi mengakuisisi 5% saham. “Sisanya 5% lagi akan di-IPO, kan, ” ujar sumber KONTAN tersebut pekan lalu.

Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama membenarkan adanya opsi IPO 5% dalam pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. “Namun hingga kini belum ada keputusan final,” jelas dia.

Asal tahu saja, dalam perundungan renegosiasi kontrak karya antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia disepakati bahwa kepemilikan saham pihak nasional Indonesia pada Freeport Indonesia akan ditingkatkan dari 9,36% menjadi 30%.

Divestasi akan dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu melepaskan sampai 20% saham Freeport pada Oktober 2015 dan sampai 30% saham pada tahun 2019.

Namun, opsi divestasi itu akan dilakukan jika Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan masa operasi. Pemerintah memang sudah mewacanakan adanya perubahan kontrak PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya ke Izin usaha Pertambangan -Khusus.

Meski demikian, kata Riza Pratama, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait dengan perpanjangan masa operasi pasca berakhirnya kontrak perusahaan asal Amerika Serikat itu pada tahun 2021 nanti.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot mengatakan hingga kini belum ada keputusan terkait berapa persen saham Freeport Indonesia yang akan dibeli pemerintah dan di IPO-kan.

Apalagi kewenangan untuk memutuskan apakah pemerintah akan membeli 10% saham Freeport atau melepaskannya ke publik melalui IPO ada pada menteri keuangan.” Pemerintah melalui Menkeu yang memutuskan apakah dibeli atau ditawarkan ke BUMN, atau BUMD,” ujarnya.

Namun yang pasti sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, PT Freeport Indonesia harus mendivestasikan sampai 20% sahamnya pada Oktober 2015 dan sampai 30% pada tahun 2019.

Kewajiban divestasi merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan. “Kalau ada syarat harus dikasih perpanjangan masa operasi itukan syarat menurut dia, kita berpegang pada aturan saja,” ujar Bambang Gatot.

Hingga kini, pemerintah, kata dia belum memutuskan nasib kontrak karya Freeport pasca berakhirnya kontrak pada tahun 2021 nanti. Hal ini karena perpanjangan masa kontrak hanya bisa diajukan dua tahun sebelum habisnya masa kontrak.

Sejauh ini, kata dia dari enam poin-poin renegoasi antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah, hanya dua poin yaitu terkait luasan wilayah wilayah kerja, penggunaan komponen barang, jasa dan tenaga kerja dalam negeri atau TKDN.

Sedangkan empat poin renegosiasi lainnya yang saling terkait, yaitu pembangunan fasilitaspengolahan dan pemurnian mineral atau smelter, penerimaan negara termasuk royalti, dan status hukum pengelolaan tambang sampai saat ini belum mendapatkan titik temu.

Sumber: (http://investasi.kontan.co.id/)

AXA

STOCK RATING 27-8-2015 By PHILLIP EQUITY ANALYST

%d bloggers like this: