Monthly Archives: October 2013

OJK: Besaran Pungutan Bersifat Fleksibel

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan besaran pungutan yang ditetapkan untuk industri jasa keuangan bersifat fleksibel.

Di sela-sela acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2014, Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto, mengatakan, besaran pungutan bagi industri jasa keuangan bisa saja turun. Pasalnya, pungutan itu akan ditarik pada satu tahun anggaran tertentu untuk kebutuhan anggaran OJK pada tahun anggaran berikutnya.

“Sifatnya fleksibel. Kalau pungutan yang ditarik itu sudah cukup untuk membiayai pungutan yang akan datang, kami tentunya juga perlu menarik atau mengurangi,” ujarnya.

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pungutan sektor jasa keuangan telah melalui proses harmonisasi oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kemenkumham dan Sekretariat Negara.

Dia menuturkan dalam waktu dekat Kemenkeu akan segera menyampaikan draf RPP itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar ditetapkan menjadi PP.

Di Indonesia, pungutan dari industri merupakan salah satu sumber pendanaan OJK, selain dari APBN. Hal itu lantaran OJK merupakan lembaga yang menjalankan salah satu fungsi negara/pemerintahan di dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.

Pungutan harus dilakukan agar OJK dapat bekerja untuk melakukan kegiatan pengaturan yang lebih baik, pengawasan yang lebih efektif serta pengembangan pasar keuangan yang lebih baik.

“Juga penegakan hukum yang lebih tegas sehingga integritas sektor jasa keuangan lebih terjaga dan kepercayaan investor asing juga semakin tinggi,” ujarnya.

(sumber: http://finansial.bisnis.com)

Visit us at:

http://www.phillip.co.id/

http://www.poems.co.id/

http://phillipsecuritiesindonesia.blogspot.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia,_PT

http://id.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia

Buruh dan Pengusaha Sering Ribut Soal Upah, Siapa yang Salah?

Jakarta -Beberapa tahun terakhir kisruh kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia terus terulang dan diwarnai aksi demo dan mogok buruh. Kedua pihak antara buruh dan pengusaha sama-sama merasa paling benar, lalu siapa yang salah?

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Erwin Aksa mengatakan buruh dan pengusaha tak bisa disalahkan soal kenyataan ini. Ia memahami tuntutan buruh soal kenaikan upah yang tinggi karena setiap tahun biaya hidup terus naik karena kenaikan harga-harga barang.

Disisi lain, pengusaha pun terus dibebani oleh biaya-biaya yang terus bartambah seperti kenaikan tarif listrik, BBM, biaya produksi, hingga biaya-biaya ‘siluman’ seperti pungutan liar (pungli) sampai sumbangan.

“Intinya di pemerintah, saya kira ketegasan perlu agar pemerintah buat aturan yang jelas. Kenaikan UMP permasalahan tahunan, sehingga perlu dibuat formula yang jelas, saat ini setiap tahun buruh bergerak begini, lalu ada tekanan menjadi alasan untuk memenuhi permintaan buruh,” katanya kepada detikFinance, Kamis (31/10/2013).

Menurut Erwin, selain membuat formula yang jelas soal pengupahan, pemerintah punya pekerjaan rumah seperti soal jaminan sosial, jaminan perumahan, transportasi murah dan jaminan pendidikan. Bahkan termasuk menjamin harga-harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau masyarakat.

“Pemerintah harus memformulasikan itu semua, saat ini kesannya semua beban ditanggung oleh dunia usaha,” tegas Erwin.

Menurut Erwin, pengusaha sudah banyak dibebani pengeluaran seperti pengeluaran upah, pungli, biaya tak terduga, CSR, keagamaan dan lain-lain. Bahkan pengeluaran sumbangan yang diminta dari banyak komponen masyarakat yang nilainya bisa mencapai 1% dari operasional perusahaan.

“Belum lagi permintaan sumbangan dari pemerintah, LSM, tentara, polisi, sampai RT juga minta sumbangan. Kalau ini tidak bisa dikontrol, ke depannya Indonesia akan tertinggal,” katanya.

Sebagai pengusaha Erwin tak menutup mata soal banyaknya sumbangan dan proposal dari LSM, tokoh masyarakat, termasuk permintaan sumbangan dari partai dan lain-lain. “Semua elemen mau bikin acara, organisasi bikin acara semua harus memikul, kalau tak disumbang dianggap pelit, biaya semakin besar,” katanya.

(sumber: http://finance.detik.com)

Visit us at:

http://www.phillip.co.id/

http://www.poems.co.id/

http://phillipsecuritiesindonesia.blogspot.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia,_PT

http://id.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia

Ini Saran Pengusaha Agar RI Bisa Kejar Malaysia Soal Peringkat Kemudahan Bisnis

Jakarta -Kalangan pengusaha memberikan masukan kepada pemerintah soal upaya memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis. Peringkat ‘Doing Business 2014’ Indonesia masih berada level 120 atau jauh di bawah Malaysia yang masuk 6 besar.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan butuh cara khusus agar Indonesia bisa bersaing dan sejajar dengan Negeri Jiran tersebut atau bisa tembus 10 besar dunia.

“Harus ada usaha dan yang penting koordinasi antar pejabat pemerintah terutama menyelesaikan soal birokrasi yang berbelit yang menyebabkan kesulitan investor berinvestasi,” ungkap Suryadi kepada detikFinance, Selasa (29/10/2013).

Pemerintah dinilainya harus lebih peduli dan mempermudah izin berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memotong mata rantai perizinan.

“Pemerintah ini harus peduli. Contohnya izin investasi di Indonesia itu bisa sampai 50 (tahap) kalau disederhanakan jadi 5 atau 10 izin saja itu bisa menjadi daya tarik para investor,” imbuhnya.

Kepastian hukum harus diperbaiki oleh pemerintah seperti yang dilakukan Malaysia. Menurutnya pemerintah Indonesia harus lebih tegas memberlakukan peraturan dan tidak main-main atas aturan.

“Kepastian hukum juga harus diperbaiki. Di Malaysia sana kalau sudah hukum gantung ya langsung digantung jadi memang hukum ini nggak boleh main-main,” katanya.

Menurutnya diperlukan pemimpin yang tegas agar peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia jauh lebih baik dari saat ini bahkan bisa mengalahkan Malaysia. Butuh waktu panjang agar Indonesia bisa jauh lebih baik dari Malaysia.

“Kapan Indonesia bisa salip Malaysia? Tergantung pemimpinnya siapa, kalau pemimpin yang benar-benar memikirkan negara saya optimis 2030 Indonesia bisa masuk peringkat 7 di dunia. Kita punya orang pintar yang banyak, sumber daya alam juga banyak dan umur rata-rata orang Indonesia sangat produktif. Selain tentunya kita butuh banyak pengusaha bukan butuh banyak seorang politikus,” cetusnya.

 

(sumber: http://finance.detik.com)

Visit us at:

http://www.phillip.co.id/

http://www.poems.co.id/

http://phillipsecuritiesindonesia.blogspot.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia,_PT

http://id.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia

Berapa ya Total Aset Negara Indonesia? Ini Dia Jawabannya

Jakarta -Indonesia ternyata memiliki nilai aset yang luar biasa besarnya. Tercatat pada tahun 2012, total aset di seluruh kawasan RI adalah Rp 3.023,44 triliun. Angka tersebut naik dari tahun 2011 yang sebesar Rp 2.423 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri saat acara refleksi dan apresiasi pengelolaan barang milik negara (BMN) oleh Kementerian Lembaga di Gedung Danapala, Kemekeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (31/10/2013)

“Pada tahun 2012 nilai aset seluruh Indonesia Rp 3.023,44 triliun dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2011, hal ini mengalami peningkatan sebesar 24,7% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya Rp 2.423 triliun,” ujarnya.

Besarnya nilai aset negara, menurut Chatib perlunya dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan tanggung jawab bagi setiap instansi untuk mengelola, menjaga dan melaporkan setiap tahunnya.

“Besarnya aset ini menyadarkan pemerintah untuk mengelola aset secara transparan akuntable, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Ia menuturkan reformasi hukum di bidang BMN ditandai dengan peraturan pemerintah no 6 tahun 2006 tentang pengelolaaan barang milik negara atau daerah yang merupakan aset administrator menjadi manager.

“Saya kira di sini ada perubahan yang cukup signifikan karena fungsinya berbeda sekali dari administrator menjadi aset manager. Manager disini tentunya juga kan bersifat lebih aktif, ketimbang hanya sekedar mengadministrasikan aset aset yang kita miliki,” pungkasnya

(sumber: http://finance.detik.com)

Visit us at:

http://www.phillip.co.id/

http://www.poems.co.id/

http://phillipsecuritiesindonesia.blogspot.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia,_PT

http://id.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia

Pasar Keuangan RI Dangkal & 70% Dikuasai Asing

JAKARTA – Sektor keuangan dan pasar modal dinilai sebagai tantangan yang harus dibenahi untuk mendongkrak prospek ekonomi dan mengurangi volatilitas ekonomi Indonesia pada 2014.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti menyebut sektor keuangan RI ‘sangat-sangat’ bergejolak, tercermin dari standar deviasi yang sangat tinggi baik dari sisi pasar saham maupun obligasi.

“Pasar keuangan kita ini dangkal, market cap-nya rendah, dan jumlah emitennya terlalu sedikit. Dari sedemikian banyak perusahaan yang beroperasi, hanya 479 saja yang terbuka,” ujarnya pada diskusi Indonesia Economic Outlook 2014 yang diselenggarakan Bisnis, Kamis (31/10).

Sedikitnya jumlah emiten yang melantai di bursa, lanjut Destry, menyebabkan pilihan investor untuk menanam modal menjadi terbatas. Akhirnya, nilai saham di Indonesia sering kali overheating.

“Selain itu, pasar kita dikuasai oleh 70% pemain asing. Pemain domestik kita sangat kurang. Padahal, kalau terjadi gejolak di luar sedikit saja, mereka akan langsung menarik modalnya keluar,” lanjutnya.

Secara umum, Destry melihat perekonomian RI akan membaik tahun depan dibandingkan tahun ini. Dia memperkirakan pertumbuhan 2014 akan berada pada kisaran 5,7%.

(sumber: http://finansial.bisnis.com)

Visit us at:

http://www.phillip.co.id/

http://www.poems.co.id/

http://phillipsecuritiesindonesia.blogspot.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia,_PT

http://id.wikipedia.org/wiki/Phillip_Securities_Indonesia

%d bloggers like this: