Bapepam Sempurnakan Aturan Kuasi Reorganisasi

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan satu peraturan Nomor IX.L.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-718/BL/2012 tentang Kuasi Reorganisasi.

Penerbitan peraturan ini menggantikan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.

Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawega mengatakan, secara umum penyempurnaan peraturan dimaksud dilakukan dalam rangka mengharmonisasikan peraturan Bapepam dan LK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai dampak dari konvergensi PSAK ke International Financial Reporting Standards (IFRS).

“Mengingat PSAK 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi dipandang sudah tidak sesuai dengan konsep PSAK berbasis IFRS,” kata Ngalim, dalam laporan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (30/12/2012).

Karena hal tersebut, maka DSAK-IAI telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 10 tentang Pencabutan PSAK 51 yang berisi tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan kuasi reorganisasi, maka Bapepam-LK telah merevisi ketentuan pada Peraturan Nomor IX.L.1

Sebelumnya, Bapepam-LK juga telah menerbitkan dua peraturan guna memberikan perlindungan terhadap pemodal yang asetnya berada dalam penitipan di kustodian melalui dana Perlindungan Pemodal sekaligus memberikan dasar hukum implementasi Dana Perlindungan Pemodal
danpengaturan Pihak yeng menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Nomor VI.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal; dan Peraturan Nomor VI.A.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-716/BL/201tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

“Kewajiban Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dan untuk Bank Kustodian mulai berlaku sejak 1 Januari 2016,” tutup Ngalim.

(economy.okezone.com)