‘UMP Naik, UMKM Mati’

‘UMP Naik, UMKM Mati’

Presiden Komisaris PT Astra Otoparts Tbk Johnny Darmawan mengatakan apabila Upah Minimum Provinsi naik berkisar 40-60 persen maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan mati karena tidak ada yang mau membayar sejumlah itu.

“Ini yang harus diperhitungkan secara benar dan pemerintah harus waspada masalah ini, bagaimana mengakomodasi secara arif,” Presiden Komisaris PT Astra Otoparts Tbk Johnny Darmawan usai menghadiri pembukaan pabrik ke tiga PT Denso Indonesia di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memperbaiki struktur outsourcing di Indonesia. Sebab, dia mengakui saat ini masih ada perusahaan alih daya yang nakal dan perlu dibenahi.

“Dia ambil bisnis itu, giliran bangkrut ditinggalkan tidak ada kompensasi, kan itu tidak boleh,” ujarnya.

Johnny mengatakan apabila kenaikan UMP sebesar 40-60 persen, perubahan sistem produksi menjadi otomatisasi bisa terjadi. Hal itu menurut dia terutama terjadi di industri padat karya seperti rokok dan tekstil.

“Demi kebaikan negara. Sebab, kalau dipaksakan, apa yang dikatakan Kadin dan Apindo akan terjadi karena mereka akan mengubah ke otomatisasi,” katanya.

Jhonny mempertanyakan definisi UMP itu apakah itu gaji saja atau take home pay. Dia mengatakan, berdasarkan pendapat pemerintah definisi itu hanya gaji saja belum termasuk tunjangan.

“Kalau di perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota dan Denso, gaji sendiri ada tunjangan pengobatan, tunjangan transportasi, tunjangan cuti. Artinya itu sudah melebihi UMP,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan kenaikan UMP ideal bagi industri padat karya dan UMKM sebesar 15 persen.

Menurut dia, industri itu harus tetap berjalan dan jangan sampai beralih menjadi pedagang khususnya untuk produk-produk impor.

Dia mengatakan, apabila hal itu terjadi maka dirinya gagal dalam memberdayakan dan menjaga keberlangsungan industri padat karya tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyesalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak memperhatikan mekanisme peraturan yang diatur dalam undang-undang sehingga merugikan perusahaan padat karya, mikro, kecil, dan menengah.

“Sebagian besar perusahaan padat karya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa mengikuti aturan kenaikan UMP itu,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistio dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/11).

Dia meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus terhadap perusahaan padat karya dan UMKN itu seperti insentif fiskal dan insentif moneter. Kebijakan khusus itu menurut dia untuk meningkatkan daya saing industri tersebut.

(investor.co.id)

Posted on November 30, 2012, in Asosiasi pengusaha indonesia, Berita, Bisnis - Investasi, Demo - PHK - ProKontra, Perkembangan Ekonomi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: