Antisipasi Krisis Global, Pemerintah Diminta Naikkan Harga BBM

Antisipasi Krisis Global, Pemerintah Diminta Naikkan Harga BBM

Pemerintah diminta untuk mengurangi impor minyak dan gas (Migas) untuk mengatasi ancaman krisis global. Pasalnya, tingginya impor migas telah membebani neraca berjalan Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan sejumlah pengamat ekonomi kepada Media Indonesiasecara terpisah di Jakarta, Rabu (26/9).
Pengamat ekonomi dari Center Indonesia for Development and Studies (CIDES), Umar Juoro, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat picu terjadinya krisis di Tanah Air. Faktor eksternal yakni kondisi krisis Eropa semakin memburuk. Sementara faktor internal adalah kebijakan subsidi BBM yang sangat besar berakibat pada tingginya konsumsi dan impor BBM.

“Kita harus mengatasi permasalahan ini. Jika tidak, ekonomi kita mudah terimbas oleh krisis ekonomi global,” tegas Umar.

Tingginya impor migas, kata Umar, telah membuat defisit neraca berjalan. Sesuai data Bank Indonesia per kuartal II-2012, defisit neraca berjalan telah mencapai 3,1% dari PDB.

Apabila pemerintah tidak mengatasinya, itu akan menekan neraca perdagangan, inflasi, dan pelemahan rupiah. Muaranya, kesehatan lembaga keuangan (perbankan) akan terganggu.

“Jangka pendek, pemerintah harus segera menyesuaikan harga minyak,” tegasnya.

Dalam jangka menengah, menurut Umar, pemerintah harus mendorong investasi industri perantara di dalam negeri. Sebab, nilai impor bahan baku perantara ini sangat besar.

Sementara penyelesaian Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan jangka panjang. UU JPSK itu dapat dijadikan prosedur atau protokol apabila terjadi krisis keuangan.

“Penyelesaian UU JPSK penting. Tapi yang terpenting, pemerintah atur kebijakan harga migas yang benar,” kata Umar.

Ekonom dari Universitas Indonesia juga mengungkapkan bahwa penaikan harga Migas penting dilakukan untuk menurunkan beban subsidi. Hal ini dapat melonggarkan keuangan negara untuk antisipasi krisis.

“Sayangnya, pemerintah menyatakan waspada, tapi tindakan tidak menunjukkan antisipasi. Buktinya, subsidi BBM tahun depan masih tinggi,” ujar Lana.

Melihat pasar keuangan yang begitu terbuka, menurut Lana, krisis global dapat masuk tanpa diduga. Terbukti, nilai rupiah saat ini kembali turun ke level Rp9600 per dolar AS, surat utang negara (SUN) terkoreksi. Padahal, isu pasar hari ini stabil.

“Jadi kebijakan harga BBM ini paling mungkin dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan penyelesaian UU JPSK membutuhkan persetujuan dari DPR,” tegasnya.

(mediaindonesia.com)

Posted on September 27, 2012, in Berita and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: